Wajib E-KTP dan Maksimalkan BPJS, Respons Pemkab Wonogiri pada Perkembangan Investasi

ILUSTRASI - Pabrik PT Deltomed Laboratories di Wonogiri. (Foto: Gapey Sandy/Kompasiana)
ILUSTRASI – Pabrik PT Deltomed Laboratories di Wonogiri. (Foto: Gapey Sandy/Kompasiana)

Wonogiri, SURAKARTA DAILY ** Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan mewajibkan peserta baru BPJS memiliki e-KTP dan rekening bank, per 1 November 2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program kependudukan nasional serta mewujudkan good governance dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Wonogiri.

Meski demikian, bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP masih bisa mendaftar, asalkan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Capil yang dibuktikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Jadi, kami akan bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dengan meminta data NIK masyarakat yang belum rekam e-KTP. Data pokok kami adalah data kependudukan. Jadi, ke depan tidak perlu menunjukkan kartu BPJS. Tinggal orang yang sakit datang ke rumah sakit dan dengan sidik jari sudah bisa muncul surat jaminan kesehatannya,” ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Agus Purnomo, seperti dirilis Humas Pemkab Wonogiri.

Agus menyampaikan paparan dalam acara kerja sama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Surakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (20/10/2014).

Agus Purnomo berharap, masyarakat segera mendaftar ke BPJS, sebelum sakit datang.

“Sekarang, untuk mendaftar ke BPJS harus satu Kepala Keluarga, karena memang tujuan kami adalah merekrut semua pendudu. Dan tahun 2019 nanti, semua masyarakat harus sudah memiliki jaminan kesehatan secara menyeluruh dengan sistem gotong-royong,” terang Agus.

Sementara itu, menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Supriyanto, ke depan, jaminan kesehatan pada TNI dan Polri yang selama ini menggunakan TASPEN kini bergabung di BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah, Suharno, menambahkan, dengan adanya penandatanganan ini, akan mempercepat penerapan program BPJS di Kabupaten Wonogiri.

“Seiring dengan berkembangnya investasi di Kabupaten Wonogiri yang juga akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah ribuan orang, kita harapkan semua tenaga kerja ini dapat masuk ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.